REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pengamat politik dari The Political Literacy Institute Jakarta, Gun Gun Heryanto meminta Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar menyelidiki pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh salah satu kandidat calon Ketua Umum Golkar.
"Mencatut nama Presiden itu tindakan tidak etis sehingga Komite Etik Munaslub harus bekerja dan mendalaminya," katanya, Rabu (11/5).
Gun Gun menilai pencatutan nama Presiden merupakan pelanggaran etik karena Presiden dan pihak Istana membantah mendukung salah satu kandidat Caketum Golkar dalam Munaslub tanggal 15 Mei 2016.
Ia mengatakan, komite etik tidak bisa diam saja atas munculnya masalah pencatutan nama ini, apalagi Presiden Jokowi disebut-sebut marah besar atas pencatutan namanya ini.
"Pencatutan itu kan hanya menggertak kalau pemerintah tidak menyatakan, kemudian ada klaim dan pencatutan sangat tidak pada tempatnya," ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini merupakan tahapan kampanye masing-masing kandidat caketum Golkar, namun yang harus dipahami tidak boleh ada pencatutan nama karena akan merugikan partai tersebut.
Gun Gun menilai, dukungan pemerintah memang sangat berpengaruh dalam ajang politik, namun, dirinya meminta pemerintahan Jokowi tidak perlu ikut campur dalam urusan Munaslub Partai Golkar.
"Pemerintah clear saja, jaga jarak, karena bagi saya, siapapun calon ketua umum yang menang pasti akan merapat ke pemerintah," ucapnya.
Dia juga meminta pemerintah menjaga ucapannya agar tidak terkesan mendukung satu kandidat caketum Golkar. Menurutnya, kalau pemerintah terkesan proaktif dan memberikan dukungan secara eksplisit, nanti akan ada interpretasi bahwa pemerintah tidak netral.
"Dalam konteks politik, jaringan harus dibangun, namun dukungan eksplisit dan demonstratif akan merugikan pemerintah," katanya lagi.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Jokowi marah mendengar kabar bahwa namanya kembali dicatut. "Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar JK di Jakarta, Selasa (10/5).
Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar. Bahkan, Kalla mengatakan, Presiden juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika