REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kerap mempersulit penggusuran dalam rangka proyek normalisasi Ciliwung. Namun ia enggan menyebut secara pasti siapakah LSM yang dimaksud.
Pria yang disapa Ahok tersebut membantah dirinya disebut menggusur pemukiman di Bukit Diri. Sebab, ia merasa hanya menggusur warga yang tinggal di lahan yang seharusnya diperuntukan untuk penampang basah sungai Ciliwung.
"Kita tuh menggusur rumah-rumah liar yang di atas penampang basah Ciliwung sebelahan sama Bukit Duri," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (12/5).
Sementara itu, ia menilai ada LSM yang mempersulit normalisasi Ciliwung dengan melakukan pembelaan terhadap warga. Menurutnya, LSM ini pernah membela Kampung Pulo sebelum digusur. Kini, usai Kampung Pulo digusur, LSM beralih membela Bukit Duri. Padahal saat ini ia meyakini warga Kampung Pulo menolak LSM tersebut.
"Sekarang kamu tanya orang Kampung Pulo mau terima LSM itu enggak? ditempelin (spanduK) tolak (LSM itu). Mereka mendukung normalisasi, menolak LSM. Saya enggak sebut namanya," ujarnya.
Ahok pun mengaku aneh dengan tindakan LSM itu membela warga. Sebab, menolak normalisasi Ciliwung sama saja melakukan reklamasi terhadap sungai. "Lucu gitu, satu pihak ada marah-marah saya reklamasi yang ada izin. Orang reklamasi sungai kok enggak ada yang ribut, malah dibelain," ujarnya.
Diketahui, salah satu LSM yang gencar menolak wacana normalisasi Ciliwung adalah Komunitas Ciliwung Merdeka. LSM itu kerap mengadakan diskusi maupun advokasi terhadap tindakan pemprov DKI membangun turap di bibir Ciliwung. LSM tersebut meyakini turap hanya akan merusak ekosistem asli Ciliwung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika