REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA –- Sensus Ekonomi yang kini sedang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak seluruhnya berjalan lancar. Kepala BPS Banjarnegara Zul Amri mengaku petugasnya mengalami kesulitan saat meminta data dari anak perusahaan nasional dan perbankan yang ada di wilayahnya.

''Perusahaan besar seperti toko waralaba nasional, perusahaan jasa keuangan, dan perbankan susah diminta datanya. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan banyak pihak lainnya sangat mendukung SE (Sensus Ekonomi). Kita akan berupaya lagi. Bila gagal urusan ini, negoisasi akan dilakukan oleh kantor Pusat,'' katanya, Kamis (12/5).

Saat bersilaturrahim dengan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno di Rumah Dinas Wabup, Zul Amri menyebutkan, bila kondisi ini terus berlangsung maka pihaknya akan melaporkan ke BPS Pusat agar pihak BPS Pusat yang melakukan pendekatan ke induk perusahannya. ''Bila sudah oke, baru nanti kita menindaklanjuti dengan melakukan pendataan di anak perusahaan,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, dalam pelaksasanaan sensus ekonomi ini, responden sebenarnya tidak perlu takut untuk memberikan data yang diminta. Apalagi data yang diminta sebenarnya hanya merupakan data makro, bukan data mikro. Selain itu, kerahasiaan data dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.