REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono menegaskan tidak ada sumbangan dalam pembongkaran  Kalijodo kepada Polda Metro Jaya. Sebab Polri memiliki anggaran tersendiri untuk melaksanakan pengamanan saat pemerintah melakukan pembongkaran.

"Tidak ada, kita menggunakan anggaran DIPA. Kita tidak ada," kata dia, Jumat (13/4).

Awi menuturkan, di dalam Polri anggaran kepada anggota di lapangan saat mengamankan jalannya penertiban bukan dari pemda. Sehingga dia membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengatakan TNI-Polri mendapatkan sumbangan dana saat melakukan revilitasi di Kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

(Baca: 'Ahok Itu Siapa Sih? TNI tidak Ikut Sama Ahok')

"Sudah saya bilang, semua penggusuran, semua penertiban kita tidak menggunakan dana dari manapun. Bukan dari pemda, bukan dari swasta. Semua menggunakan DIPA, kita ada di DIPA, namanya dana kontijensi," tegas dia.

Seperti diketahui saat alat berat meratakan Kawasan Kalijodo, pada Senin (29/2) lalu, sekitar  5.000 Personel gabungan aparat keamanan dan pemerintah provinsi diterjunkan. Mereka terdiri dari Satpol PP, Polda Metro, Pangdam Jaya, dan petugas dari pemprov DKI.

seperti diketahui, sebelumnya Ahok mengatakan dana operasional bisa berasal dari APBD DKI atau perusahaan swasta. Khusus untuk penggusuran kawasan Kalijodo, Ahok menyebut PT Sinar Mas ikut terlibat. "Kita enggak tahu. Ada yang dari kita, ada yang mereka keluarkan. Kalau Kalijodo CSR-nya bukan mereka (PT Agung Podoromo Land) tapi Sinar Mas," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (12/5) kemarin.