REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN Persero menginginkan adanya tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membantu pembangunan proyek listrik 35 ribu MW. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai PT PLN seharusnya dapat mencari investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat jalannya pembangunan.

Ia menjelaskan, kondisi penerimaan negara saat ini masih tak mencukupi untuk mendorong pembangunan listrik. PLN, kata JK, hanya mengerjakan pembangunan 5.000 MW listrik, sedangkan 30 ribu MW lainnya dikerjakan oleh pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).

"Oleh karena itu, maka kalau itu dijalankan tidak perlu PNM. Kalau diberikan lebih banyak kepada IPP, maka makin banyak modal swasta, investasi masuk ke dalam negeri. Karena tidak mudah sekarang kita berikan PNM dalam situasi penerimaan negara yang tidak sebaik dulu, sehingga defisitnya akan bertambah kalau kita kasih. Jadi lebih baik PLN memperbesar, mempercepat partisipasi dari pada investasi investor dalam negeri dan luar negeri," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/5).

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut PLN membutuhkan dana tambahan PMN guna revaluasi aset yang akan diajukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.