REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN Persero menginginkan adanya tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membantu pembangunan proyek listrik 35 ribu MW. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai PT PLN seharusnya dapat mencari investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat jalannya pembangunan.

Ia menjelaskan, kondisi penerimaan negara saat ini masih tak mencukupi untuk mendorong pembangunan listrik. PLN, kata JK, hanya mengerjakan pembangunan 5.000 MW listrik, sedangkan 30 ribu MW lainnya dikerjakan oleh pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).

"Oleh karena itu, maka kalau itu dijalankan tidak perlu PNM. Kalau diberikan lebih banyak kepada IPP, maka makin banyak modal swasta, investasi masuk ke dalam negeri. Karena tidak mudah sekarang kita berikan PNM dalam situasi penerimaan negara yang tidak sebaik dulu, sehingga defisitnya akan bertambah kalau kita kasih. Jadi lebih baik PLN memperbesar, mempercepat partisipasi dari pada investasi investor dalam negeri dan luar negeri," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/5).

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut PLN membutuhkan dana tambahan PMN guna revaluasi aset yang akan diajukan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Menurut dia, semua proses PMN untuk BUMN sebenarnya sudah selesai dibahas dengan Komisi VI DPR, namun pelaksanaanya ditunda dalam UU APBN 2016. Rini mengatakan hanya PLN saja yang akan diusulkan bertambah, sedangkan BUMN lainnya diperkirakan tetap.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir, mengatakan PLN membutuhkan dana PMN sekitar Rp 20 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik. Sofyan mengungkapkan aset PLN saat ini mencapai Rp 640 triliun dan akan bertambah menjadi Rp 1.100 triliun jika selesai direvaluasi.

Baca juga: Jokowi Minta Proyek Listrik 35 Ribu MW Dievaluasi

Ikuti Whatsapp Channel Republika