REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, bagi kelas menengah ke atas, kebijakan ekonomi bebas siap untuk diterapkan. Namun, bagi kelas menengah ke bawah kebijakan ekonomi perlu dibuat dengan tujuan memproteksi dan mempermudah.

"Intinya ekonomi kerakyatan itu kita bukan menerapkan satu kebijakan untuk semua sama. Jadi harus bisa bedakan mana untuk yang mapan, belum mapan, miskin, kecil, kita harus bisa bedakan," ujarnya di Jakarta,Jumat (13/5).

HT menerangkan dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil, akan semakin membuka peluang lahirnya masyarakat menengah ke atas baru yang kontribusinya juga akan dirasakan negara. "Kalau tiap tahun jumlah masyarakat menengah ke atas meningkat maka yang bayar pajak juga bertambah banyak, lapangan kerja juga semakin terbuka," jelasnya.

HT melanjutkan, ketika kondisi masyarakat menengah ke atas di Indonesia dominan, penerapan kebijakan ekonomi bebas juga bisa efektif dilakukan. "Seperti di negara Barat, mereka di sana makin liberal makin bagus, peta kompetisinya sama," ujar HT.

Menurut HT, saat ini kebijakan ekonomi yang dibuat masih belum melihat kemampuan dari masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak siap hingga menyebabkan tingkat kesenjangan masyarakat menjadi tambah lebar.

Di depan ratusan kader dalam rapat konsolidasi DPW DKI Jakarta tersebut, HT mengingatkan, kerja partai tidak terbatas pada kegiatan perpolitikan menjelang pemilu. Di luar itu kader juga harus terus bekerja menyapa masyarakat dengan program-program yang bermanfaat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika