REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar harus mendorong penyelenggaraan kegiatan itu berintegritas.

Pangi yang dihubungi di Jakarta, Sabtu memberikan contoh Komite Etik Musywarah seharusnya bisa memberikan aturan yang tegas bila ada calon ketua umum yang bertemu dengan dewan pimpinan daerah baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota.

Dia mengatakan, substansi Munaslub harus bersih dan berintegritas sehingga tidak boleh ada politik uang dalam prosesnya. Menurut dia, pertemuan calon ketum Golkar maupun tim suksesnya yang disengaja dengan DPD I dan DPD II bukan sebatas silaturahmi saja.

Pangi menilai setiap pertemuan bisa saja ada kesepakatan politik sehingga Komite Etik harus menjadi wasit dan semua kandidat harus diperlakukan sama. "Komite Etik harus jadi wasit yang hadir dan semua diperlakukan sama tidak berpihak manapun kubu yang satu dan yang lain. Dengan kasus ini mereka tidak jadi hakim garis yang hadir," ujarnya.

Pangi menegaskan, Komite Etik harus menjaga netralitas dalam politik menjelang pemilihan Ketum Golkar sehingga tidak boleh berpihak pada satu kubu. Menurut dia, Komite Etik harus memberikan sanksi tegas bagi kandidat maupun tim sukses yang melanggar aturan sehingga bisa saja calon tersebut di diskulifikasi apabila terbukti melanggar.

"Komite Etik juga harus tegas seperti apa sanksinya sehingga jangan hanya mengingatkan atau melarang saja, kalau terbukti melanggar maka didiskualifikasi," katanya.

Pangi juga menyoroti sumber daya Komite Etik yang terbatas dalam mengawasi DPD I dan DPD II Partai Golkar dalam Munaslub 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika