REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, menyatakan Golkar harus bisa independen dan benar-benar mandiri dalam memilih ketua umum. Menurutnya, jangan sampai Golkar menuruti kemauan pihak-pihak yang menempatkan diri seolah-olah menjadi representasi dari pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arie menyatakan hal itu saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan yang mengklaim Presiden Jokowi tak suka ada ketua umum partai politik merangkap jabatan dengan posisi pimpinan lembaga tinggi negara. Pernyataan itu dikeluarkan Luhut setelah makan siang dengan calon ketua umum Setya Novanto di Bali, Ahad (15/5).

Menurut Arie, di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi memang ada dua kader Golkar, yakni Wapres Jusuf Kalla dan Luhut. Namun, Arie menganggap JK dan Luhut tidak bisa diposisikan sebagai representasi Jokowi.

''Posisi Luhut, posisi JK, tentu akan berbeda dengan Jokowi. Jangan dipandang Luhut representasi presiden,'' kata Arie, Ahad (15/5).

Arie yakin Jokowi tak mungkin mengintervensi Golkar. ''Karena ini akan terlalu berisiko,'' ujarnya.

Ia percaya para pemilik suara di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus bisa membaca situasi. Sebab, katanya, baik JK dan Luhut sebagai politikus Golkar tetap  punya kepentingan.

''Luhut dan JK adalah orang Golkar. Karena itu, keduanya tak bisa dianggap representasi presiden karena keduanya bagian dari Golkar,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika