REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintahannya mencegah korupsi melalui perbaikan sistem kerja yang efisien dan transparan.

"Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK," kata Jokowi ditemui wartawan di Lotte Hotel, Seoul, Korea Selatan, Ahad (15/5).

Presiden tiba di ibu kota Korsel pada sekitar pukul 17:05 waktu setempat. Presiden lalu melakukan pertemuan diaspora bersama sekitar 1.300 WNI yang datang dari berbagai penjuru negara itu.

Peserta forum Diaspora memberikan pertanyaan kepada Presiden mengenai apa persoalan paling rumit yang dialami presiden, dan Jokowi menjawab korupsi sebagai masalah terumit pertama. Jokowi menjelaskan fokus utama pemerintahannya saat ini adalah membangun sistem untuk mencegah kesempatan korupsi.

"Perbaiki sistemnya. Misalnya BKPM, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang tiga jam. Cegah gratifikasi dan amplop-amplop," kata Jokowi terkait upaya yang tengah dilakukan pemerintahannya.

Selain itu, hal kedua yang disebutkan Presiden adalah pengadaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. "Walau Eropa di atas 30 persen, di Indonesia 5,6 persen tapi dikali 250 juta bukan angka kecil, bukan angka sedikit," jelas Jokowi terkait total pengangguran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika