REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Calon presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump menyatakan akan sulit membangun hubungan baik dengan David Cameron setelah perdana menteri Inggris itu menyebutnya "pemecah belah, bodoh dan salah". Cameron secara terbuka mengkritik Trump karena mengusulkan larangan Muslim masuk Amerika Serikat.
"Sepertinya, kami tidak akan mempunyai hubungan baik," kata Trump kepada stasiun televisi ITV dalam wawancara disiarkan pada Senin saat ditanya bagaimana hubungannya dengan Cameron jika dia menang pemilihan presiden pada 8 November.
Inggris adalah sekutu terdekat Amerika Serikat. Pada masa lalu, pemimpin politik kedua negara itu sering mengaku mempunyai hubungan khusus. Cameron menolak menarik pernyataannya, yang menyebut Trump sebagai tokoh "pemecah belah, bodoh, dan salah".
Meski demikian, dia mengatakan bahwa Trump layak dihormati karena berhasil melewati proses nominasi Partai Republik yang ketat. "Kami mempunyai persoalan besar dengan teror kelompok radikal Islam. Banyak bagian dunia yang harus terkena bom dan bukan orang Swedia yang bertanggung jawab," kata Trump saat ditanya mengenai usulan pelarangan Muslim memasuki Amerika Serikat.
Di sisi lain, Trump juga mengaku tersinggung atas pernyataan wali kota baru London yang juga merupakan Muslim, Sadiq Khan. Menurut Khan, Trump adalah tokoh yang dungu soal Islam.
"Dia tidak tahu saya, tidak pernah bertemu saya, dan tidak mengetahui apa yang saya perbuat. Menurut saya, pernyataannya sangat kasar. Sejujurnya, saya akan mengingat kata-katanya keji itu," kata Trump.
Sesaat setelah Khan terpilih, Trump mengatakan kepada "The New York Times" bahwa dia akan mengecualikan Khan dalam aturan larangan masuk bagi Muslim.
Sementara itu, mengenai persoalan keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Trump mengatakan, "Saya sering berurusan dengan Uni Eropa. Itu organisasi sangat birokratis dan sulit. Untuk Inggris, saya akan mengatakan, 'apa yang kamu butuhkan dari organisasi ini?'. Tapi bagaimanapun, biarkan warga menentukan pilihan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika