REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu keputusan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), yang digelar di Nusa Dua, Bali, Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungannya ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Keputusan ini kemudian diikuti terpilihnya mantan Ketua DPR, Setya Novanto, menggantikan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari memang masih perlu waktu untuk membuktikan komitmen Partai Golkar dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dengan keputusan dukungan terhadap pemerintah tersebut, Qodari menilai, secara umum Partai Golkar memang akan mendukung kebijakan pemerintah.

''Tapi derajatnya yang tentu berbeda. Apakah dalam berbagai isu atau terhadap isu-isu tertentu. Di titik mana Partai Golkar akan berbeda,'' ujarnya kepada Republika.co.id melalui sambungan telepon, Selasa (17/5).

Selain itu, Qodari menilai, perlu ada penegasan terkait komitmen Partai Golkar dalam mengawal implementasi program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK. Terlebih jika menilik banyaknya kader Partai Golkar yang menjadi Kepala Daerah. Pun jika nanti ada instruksi khusus dari DPP Partai Golkar kepada kader di daerah untuk bisa mendukung program pemerintah.

''Ujung tombak dari pemerintahan itu kan salah satunya adalah pemerintah daerah. Tapi untuk sementara ini pernyataan Partai Golkar baru sampai di dua hal, yaitu dukungan terhadap pemerintah dan keluar dari Koalisi Merah Putih,'' tutur Qodari.

Qodari menambahkan, nantinya komitmen dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK dapat dinilai dari tiga aspek utama, yaitu penyusunan Undang-Undang, pembuatan budgeting, dan implementasi kebijakan.

''Tiga area itu dimana biasanya dukungan bisa dievaluasi dan dilihat dengan jelas. Tapi, turunan persisnya dalam tiga aspek itu memang masih harus menunggu waktu lebih lanjut,'' kata Qodari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika