REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar telah resmi menyatakan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Bali. Dengan demikian, saat ini hanya tersisa Gerindra dan PKS yang masih berada diluar gerbong Parpol pendukung pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, politikus Gerindra Riza Patria mengatakan pihaknya tak masalah dengan keputusan dari Golkar. Namun ia menilai, jika Parpol berbondong-bondong bergabung dengan pemerintah, maka hal itu bisa melemahkan fungsi check and balance.

Padahal menurutnya, dalam membangun bangsa perlu adanya posisi chek and balance yang berimbang. Posisi chek and balance tersebut didapati dengan adanya komposisi parpol yang seimbang dalam mendukung pemerintah dan kontra pemerintah.

"Ya yang penting pemerintah lebih dari 50 persen lah. Itu tidak masalah, karena kami juga tidak ingin mengusai parlemen kemudian menolak semua program, tidak. Tapi hari ini kalau semua berbondong-bondong mendukung pemerintah," ujarnya, Rabu (18/5).

Riza melanjutkan, dukungan kepada pemerintah sampai 70 persen lebih, 80 persen lebih, ini tidak baik bagi pembangunan. Ia menilai nantinya fungsi DPR tidak optimal, tidak maksimal.

"Apa itu? Di antaranya fungsi pengawasan. Nah ini yang kita khawatirkan jangan sampai semua partai berbondong-bondong mendukung pemerintah sehingga fungsi DPR, fungsi pengawasannya tidak efektif. Kalau fungsi pengawasan tidak efektif, maka pembangunan tidak berjalan sebagaimana mustinya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika