REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintah Persatuan Libya menginginkan senjata perang seperti pesawat tempur untuk melawan Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Hal ini dinyatakan setelah adanya dukungan internasional dalam mencabut embargo penjualan senjata di negara tersebut sejak 2011 lalu.
"Penting untuk menciptakan pasukan keamanan yang kuat dalam suatu negara untuk melawan ISIS," ujar wakil Perdana Menteri Libya, Mussa al-Kony, dilansir Middle East Online, Rabu (18/5).
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dan negara kekuatan dunia lainnya menyetujui untuk mempersenjatai pasukan Pemerintah Libya yang baru. Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, John Kerry usai pertemuan di Wina, Austria, Senin (16/5) kemarin.
Menurut Mussa, lembaga negara selama ini runtuh dengan adanya embargo senjata oleh PBB dalam kurun waktu lima tahun. Ia mengatakan persenjataan dibutuhkan untuk mengamankan negara dan mempersatukan semua pihak di Libya.
"Kami ingin menyatukan lembaga negara dan tanpa senjata tentu sulit. Segala macam senjata dibutuhkan, namun prioritas kami adalah pesawat tempur," jelas Mussa.