REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mengatasi krisis listrik di Kepulauan Nias, Sumatra Utara.

"Listrik di Nias harus tetap nyala. Harus ada plan B," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman , di Jakarta, Jumat (20/5).

Rencana alternatif tersebut adalah dengan menargetkan produksi listrik yang bisa memenuhi jumlah permintaan di kepulauan tersebut. "Nanti targetnya (pembangkit listrik di Nias) berkapasitas 49 MW," katanya.

Menurutnya hingga saat ini mesin pembangkit listrik yang sudah terpasang di Nias mencapai 17 MW. Dalam mengimplementasikan target listrik berkapasitas 49 MW, pada akhir Mei 2016 ditargetkan dua mesin masing-masing berkapasitas enam MW sudah bisa beroperasi.

"Diperkirakan pada akhir Mei ini akan ada tambahan kapasitas 12 MW," katanya.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berakhirnya kontrak kerja PLN dengan pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) American Power Rent (APR) di Nias. APR diketahui memproduksi listrik berkapasitas 20 MW di Kepulauan Nias.

APR memutuskan menghentikan pasokan listrik di Nias karena PLN belum membayar tagihan sewa pembangkit kepada APR. PLN berutang kepada APR atas biaya sewa pembangkit sebesar Rp 90 miliar, dimana dari jumlah tersebut utang yang telah dibayarkan sebesar Rp 50 miliar. Sementara sisanya Rp40 miliar belum dibayar dan akan jatuh tempo pada 27 Mei 2016.

Pihak APR akan memutuskan akan menutup pembangkit listrik berkapasitas 20 MW di Nias pada akhir Mei 2016 bila PLN tidak juga membayar utangnya hingga tanggal jatuh tempo.