REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mesti telah memiliki izin untuk pembukaan lahan sawit, masih banyak perusahaan yang yang membiarkan lahannya mangkrak. Wakil Komisi IV Daniel Johan mengatakan, dari tinjauan DPR memang banyak lahan yang seharusnya telah dijadikan perkebunan sawit tetapi belum juga dikerjakan. Padahal, izin perkebunan sawit tersebut telah dikeluarkan jauh-jauh hari.

"Kalau sesuai dengan peraturan kan memang lahan yang lama tidak dijadikan perkebunan sawit bisa ditarik izinnya," ujar Daniel, Jumat (20/5).

Daniel menilai sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak memberikan peringatan keras terhadap perusahaan-perusahaan yang membandel dan tidak menjadikan lahan mereka produktif untuk sawit. Khususnya untuk lahan di luar Jawa, banyaknya lahan tidur yang belum dipergunakan harus ditindak tegas oleh pemerintah.

"Kalau lahan ini tidur kan nggak bermanfaat. Kalau izinnya dicabut ini lahan bisa diberikan kepada perusahaan yang memang mau mengerjaan, jadi lebih produktif," kata Daniel.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengindikasi adanya kecurangan yang dilakukan tujuh perusahaan yang bergerak di bidang sawit. Kecurangan ini berupa penjualan lahan hutan yang akan dijual kepada pihak asing.

Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK‎, San Afri Awang menjelaskan, pihaknya sudah cukup lama melakukan investigasi atas sejumlah perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan lahan untuk perkebunan sawit di Merauke, Papua. Dari hasil penyelidikan, sedikitnya terdapat tujuh perusahaan yang terpantau akan menjual lahan mereka kepada pihak asing.

"Mereka akan membali lahan dengan total harga 40 juta dolar AS untuk sekitar 270-an hektare. Nah sekarang rencanya bakal dijual menjadi 280 juta dolar AS kepada asing," kata San Afri Awang.

Baca juga: 7 Perusahaan Sawit Diindikasi Menjual Lahan ke Pihak Asing

Ikuti Whatsapp Channel Republika