REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom INDEF Eko Listiyanto menilai rencana Bank Indonesia untuk melonggarkan aturan Loan to Value (LTV) belum mampu mendongkrak pertumbuhan kredit di sektor properti maupun pertumbuhan kredit secara keseluruhan.

"Sekarang ini persoalannya adalah walaupun direlaksasi tapi daya beli masyarakat semakin turun. Kalau mengandalkan LTV mungkin ada impactnya kalau menyasar ke masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi kalau udah disasar menengah ke atas tidak banyak impact,"ujar Eko kepada Republika.co.id, Ahad (22/5).

Eko menjelaskan, untuk sektor properti, permintaan paling tinggi di rumah sederhana yang permintaannya jauh lebih tinggi dari penyediaannya. Sehingga harga rumah sederhana itu naiknya gila-gilaan. "Kalau direlaksasi efeknya pasti ada di sektor itu," imbuhnya.

Apabila uang muka diturunkan, kata Eko, pasti akan mendongkrak permintaan rumah sederhana. Namun untuk yang sifatnya mewah memang akan tetap turun karena pendapatan masyarkat menengah ke atas sudah turun.

Selain itu, biasanya masyarakat menengah ke atas tidak butuh rumah sebagai kebutuhan primer dan hanya sekedar untuk investasi. Artinya, mereka dengan gampang menunda untuk membeli rumah lagi. Tapi untuk yang masyakarat menengah ke bawah, rumah sederhana tidak bisa ditunda untuk dibeli.

"Jadi kalau ada kebijakan sedikit saja langsung beli, karena demandnya sudah tinggi sekali ya. Biasanya yang tadinya mengontrak mereka butuh beli rumah. Makanya kalau ada stimulus sedikit saja mereka langsung positif responnya,"tuturnya.

Di sisi lain, relaksasi aturan LTV ini dinilai tidak membantu mendongkrak pertumbuhan kredit yang saat ini masih stagnan. Sebab, karakteristik perbankan lebih banyak melayani korporasi atau sektor besar. Biasanya jika pertumbuhan ekonomi yang cepat maka korporasi akan melakukan ekspansi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi melambat, korporasi akan mengerem. Seementara sejauh ini ekspansi tidak banyak karena ekonomi menurun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika