REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penutupan dan pelarangan penempatan asisten rumah tangga (ART) di kawasan Timur Tengah tetap berlaku dan tidak akan dibuka. Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri guna menghindari kemungkinan adanya pihak yang berspekulasi mengenai kunjungannya ke Timur Tengah.
Pada Mei 2015 lalu, Hanif menetapkan kebijakan penutupan dan pelarangan penempatan pmbantu rumah tangga ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo itu dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan negara terhadap TKI sekaligus mendorong penempatan TKI profesional di sektor formal (non-rumah tangga).
"Kita harus transformasikan TKI kita menjadi tenaga profesional Indonesia (TPI) untuk mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (23/5). Ke depannya, semua basisnya adalah keterampilan (skill), yakni kompetensi (hard skill) dan karakter (soft skill).
Hanif berkunjung ke Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab dalam lawatannya yang berlangsung tanggal 22 hingga 28 Mei 2016. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Binapentasker Hery Sudarmanto dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Khairul Anwar akan mendampingi Hanif bertemu dengan otoritas ketenagakerjaan ketiga negara, kalangan investor bidang pelatihan kerja dan stakeholder terkait lain, termasuk para TKI di sana.
Kunjungan Menaker membahas soal penanganan masalah TKI yang berada di sana, investasi pelatihan kerja di Indonesia, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pencegahan TKI ilegal. "Tidak ada agenda untuk membicarakan atau membuka moratorium di Timur Tengah. Tutup ya tutup," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika