REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mendesak rakyanya mengucilkan semua orang yang mendorong kekerasan. Presiden Zuma juga mendesak agar mengucilkan dan mengungkapkan orang yang memaafkan serta menutup mata terhadap mereka yang mendorong kekerasan.
"Rakyat memiliki hak mengungkapkan keinginan mereka, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tapi tak seorang pun di negeri ini yang boleh mentolerir atau memaafkan penggunaan kekerasan. Kita tak boleh mentolerir setiap pihak atau orang yang berusaha membawa kita kembali ke masa kekerasan, kekacauan dan kepedihan apartheid. Afrika Selatan adalah tanah perdamaian. Afrika Selatan adalah tanah toleransi," kata Zuma. Ia berbicara dalam pertemuan terbuka di Durban, bagian timur Afrika Selatan saat memperingati Hari Doa Nasional.
Ia tidak menyebutkan nama orang yang mendorong kekerasan, tapi ia diduga merujuk kepada pemimpin Petempur Kebebasan Ekonomi (EFF) Julius Malema -yang berikrar akan melengserkan Pemerintah Afrika Selatan melalui senjata.
Dalam satu wawancara dengan Aljazirah pada April, Malema mengatakan oposisi akan kehabisan kesabaran dalam waktu sangat dekat dan akan menggulingkan pemerintah ini melalui peluru senjata jika ANC terus menanggapi dengan keras semua protes damai.
"Tak seorang pun boleh mengubah pemuda kita menjadi alat pengrusakan, dan menggunakan mereka untuk menghancurkan harta termasuk instalasi yang ditujukan untuk membangun masa depan mereka, untuk menggolkan sasaran politik mereka," kata Zuma.
Saat merujuk kepada pembakaran puluhan sekolah selama protes rusuh belum lama ini mengenai demarkasi kota praja di Vuwavi, Provinsi Limpopo, Zuma mengatakan pemerintah prihatin mengenai pengrusakan prasarana selama protes. Pemerintah telah membantu 795 gedung sekolah sejak 2009, dengan biaya 23 miliar rand (1,5 miliar dolar AS).
"Itu memberi kita dan semua orang Afrika Selatan yang mencintai kebebasan sangat merasa sakit dan kecewa menyaksikan prasarana sangat penting seperti itu dihancurkan," kata Zuma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika