REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba memperluas jangkauannya untuk ikut memfasilitasi industri rumahan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Indonesia bagian timur. Alasannya, pelaku usaha kecil di Indonesia timur kerap kali kesulitan menemukan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank atau nonbank. Beberapa masalah yang ditemukan adalah sedikitnya fasilitas keuangan terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten atau provinsi.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto menjelaskan bahwa pihaknya akan memperluas akses kepada pengusaha atau pelaku usaha kecil di daerah terutama Indonesia timur, melalui sejumlah program yang telah disiapkan oleh OJK. Sejumlah program di antaranya adalah program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) yang memang fokus kepada perekonomian nelayan serta program Laku Pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang lebih umum untuk masyarakat luas.

"Kita dorong salah satunya bagaimana sektor industri perikanan bisa kita tingkatkan dengan dukungan dari industri jasa keuangan," ujar Rahmat usai membuka acara pelatihan jurnalis sektor keuangan oleh OJK, Senin (23/5).

Program Jaring misalnya, Rahmat mengungkapkan akan mendorong lembaga pembiayaan untuk memperbesar porsi pembiayaan ke arah sektor perikanan dan kelautan. Alasannya, pembiayaan untuk dua sektor itu masih minim. OJK, kata dia, menargetkan penyaluran kredit untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 9,2 triliun untuk tahun ini. Angka ini naik 24 persen dibanding realisasi kredit sektor ini pada tahun lalu sebesar Rp 6,69 triliun.

"Jadi perlu kita arahkan untuk membiayai kegiatan bisnis yang ada di sektor keuangan dan kelautan," ujar dia.

Selain itu, OJK juga menggalakkan produk Laku Pandai yang diyakini menjadi solusi atas kesulitan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Produk ini diluncurkan mengingat akses terhadap jasa keuangan masih didominasi sektor informal serta mengacu pada catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setidaknya masih ada 183 kabupaten atau kota yang masih tergolong daerah tertinggal di Indonesia. Ironisnya lagi, sebagian besar desa tertinggal berada di Indonesia timur.

Data OJK menyebutkan, di Provinsi Maluku saja, baru ada 280 agen Laku Pandai yang dilayani oleh tiga bank yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Menyiasati hal ini, Rahmat menambahkan, ke depannya OJK akan menggandeng agen Layanan Keuangan Digital (LKD) oleh Bank Mandiri untuk turut serta menjadi agen Laku Landai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika