Rabu 25 May 2016 11:46 WIB

Petisi Online Tolak Gelar Doktor Honoris Causa Megawati dari Unpad

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Nur Aini
Presiden Ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Presiden Ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberian gelar doktor honoris causa (HC) untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada Rabu (25/5) menuai penolakan yang disampaikan lewat petisi daring Change.org.

Petisi yang dibuat oleh Genta Bijaksana tersebut ditujukan untuk Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Muhammad dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Hingga Rabu (25/5) pukul 11.30, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 435 orang.

Dalam petisi itu disebutkan bahwa gelar HC dalam dunia akademik memiliki nilai prestise, sebuah kebanggaan terhadap karya anak bangsa dan sumbangsihnya terhadap tatanan peradaban. Petisi itu mempertanyakan kelayakan Megawati mendapatkan gelar doktor HC.

"Apa sumbangsih besarnya terhadap negeri ini? Apakah maknanya teramat jelas, ataukah hanya simplistik yang kemudian di suatu momen perlu diberikan gelar teramat presitisius ini?" tulis petisi tersebut, baru-baru ini.

Masyarakat diajak mengingat bagaimana di era 2000-an awal demonstrasi mahasiswa marak terjadi di jalanan di era Megawati memimpin saat itu. Petisi itu membeberkan kebijakan Megawati yang tak memihak ke rakyat, di antaranya privatisasi BUMN, penjualan harga LNG di bawah harga pasar, pelanggaran HAM, konflik horizontal, lemahnya penegakan hukum, dan segudang kasus lainnya. "Menjadi wajar jika kami alumni muda Unpad merasa perlu bertanya lebih jauh ada apa gerangan atas pemberian gelar kehormatan ini kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," tulis Genta.

Pemberian gelar tersebut dinilai menyalahi aturan administratif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 poin B disebutkan bahwa penerima gelar doktor HC harus memiliki gelar akademis paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sedangkan, Megawati, tulis Genta, menurut beberapa sumber gagal menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Pertanian Unpad.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement