Kamis 26 May 2016 06:22 WIB

Paket Kebijakan Dinilai Perlu Diiringi Deregulasi di Tingkat Daerah

Rep: Sonia Fitri/ Red: Nur Aini
  Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia
Foto: Yasin Habibi/Republika
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadahlia mengapresiasi 13 paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo, terutama dari segi aspek deregulasi. Paket kebijakan ekonomi diharapkan dapat memberi ruang yang besar bagi investasi di Tanah Air.

"Tapi catatan kita, deregulasi ini harus simetris sampai ke daerah," kata dia, Rabu (25/5). Jangan sampai, kata dia, pusat sudah melakukan deregulasi tetapi di daerah masih terganjal regulasi-regulasi lokal.

Hipmi juga mendorong agar peran BUMN dalam membangun infrastruktur diperkuat sampai ke daerah, misalnya listrik dan telekomunikasi. Selain itu diperlukan sosialisasi lebih kencang ke daerah dan Pemda untuk pelaksanaan 13 paket kebijakan ekonomi tersebut. Hal ini agar menjamin instruksi pusat disambut tanpa pertentangan baru di daerah.

Sosialisasi dinilai juga penting agar legislator-legislator daerah tidak lagi menambah regulasi yang menghambat masuknya investasi. Hal lain yang menjadi catatan Hipmi yakni sinergi yang masih perlu dibangun antara investor dan pengusaha-pengusaha lokal.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement