REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta semua layanan kartu bantuan sosial sudah terintegrasi satu sama lain dan terkoneksi dengan fasilitas perbankan pada Januari 2017.

Dalam penandatanganan kesepahaman elektronifikasi bantuan sosial dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (26/5), Puan mengatakan pada 2017 cukup satu kartu bantuan sosial untuk melayani berbagai program seperti layanan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Sejahtera (PKS).

Dengan begitu, ujar Puan, masyarakat penerima bantuan sosial tidak perlu direpotkan untuk membawa banyak kartu ketika ingin menagih haknya dari negara. Selain itu, untuk mengatasi mahalnya biaya distribusi dan layanan kartu, Puan meminta kementerian di bawah koordinatornya untuk berkoordinasi dengan BI dan perbankan agar layanan kartu bantuan sosial dapat diakses melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan agen Layanan Keuangan Digital (LKD).

"Ke depan harus kita lakukan dengan integrasi kartu bantuan sosial. Nantinya jangan karena kebanyakan kartu, (masyarakat penerima) malah tidak ada yang bawa kartu karena repot," kata Puan.

Puan mengatakan rencana tersebut juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo, agar semua layanan bansos dapat terintegrasi. Oleh karena itu pula, ujar dia, kementerian teknis di bawah koordinasinya harus melakukan terobosan dalam penerapan layanan bantuan sosial ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika