Kamis 26 May 2016 16:22 WIB

Golkar Dinilai Kurang Bijak Tunjuk Mantan Napi Jadi Pengurus DPP

Rep: Lintar Satria/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto didampingi Sekjen Golkar Idrus Marhan menerima bendera Golkar dari Ketua Sidang Nurdin Halid usai Munaslub Partai Golongan Karya di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5).(Republika/Yasin Habibi)
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto didampingi Sekjen Golkar Idrus Marhan menerima bendera Golkar dari Ketua Sidang Nurdin Halid usai Munaslub Partai Golongan Karya di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5).(Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu terakhir beredar susunan pengurut DPP Partai Golkar. Dalam susunan tersebut, tercantum beberapa nama yang pernah tersangkut masalah, seperti Nurdin Halid, Yahya Zaini dan Sigit Haryo Wibisono.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Harmonis mengatakan Golkar kurang bijak menempatkan nama-nama tersebut dalam kepengurusan DPP saat ini.

"Kalau dari segi normatif memang semua orang bisa bertaubat, tidak selamanya orang yang pernah punya cacat harus diblacklist selamanya, tapi kalau saat ini saya rasa Golkar kurang bijak, tunggulah satu dua periode," katanya menjelaskan, Kamis (26/5).

Harmonis mengatakan dengan daftar nama tersebut Golkar dapat menjadi bulan-bulanan publik atau partai lain. Karena masih segar diingatan publik nama-nama tersebut pernah punya masalah. Karena tidak semua masyarakat dapat memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.

Tapi, lanjut Harmonis, bila Golkar mempunyai strategi alih perhatian maka  kelemahan dari nama-nama tersebut dapat diantisipasi. Misalnya, Harmonis mencontohkan, untuk menutupi kelemahan-kelamahan dari nama-nama tersebut Golkar mendukung program yang berpihak kepada rakyat.

"Mulai di DPR peraturan perundang-undang yang dibuat berpihak ke rakyat dan Golkar menjadi leading sectornya, misalnya," kata Harmonis.

Tapi kalau tidak bisa, tambah Harmonis, daftar pengurus ini akan jadi boomerang efek. Terlebih bila memang ada dorongan dari daftar nama tersebut untuk menjadikan Setyo Novanto ketua umum. Karena Ade Komarudin (Akom) akan mengakat orang-orang yang lebih 'bersih'.

"Struktur seperti ini saya lihat, SN (Setyo Novanto) tidak mau mengakomodir kelompoknya Akom," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement