REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selebaran yang diduga berisi daftar kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto memuat nama-nama yang pernah bermasalah dengan hukum. Melihat daftar nama tersebut Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Harmonis mengatakan pertemanan berpengaruh besar dalam penunjukan kepengurusan inti partai.

"Orang yang karakternya sama kan gitu. Kalau karakternya sama, kan berteman," katanya, Kamis (26/5).

Harmonis melihat Setyo Novanto menunjuk orang-orang yang juga pernah punya masalah. Setyo Novanto pernah tersangkut pencatutan nama Presiden dalam perpanjangan perjanjian dengan Freeport. Nurdin Halid yang ditunjuk sebagai ketua harian pun pernah divonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi minyak goreng.

Harmonis mengatakan, saat ini Golkar harus bisa menarik perhatian publik dengan mendukung program yang memperhatikan rakyat. Dengan strategi pengalihan perhatian publik tersebut, kelemahan-kelemahan pengurus partai dapat ditutupi.

"Di republik ini tidak ada partai yang tidak ada masalah. Tapi, ada yang bisa me-manage opini publik, mana yang tidak," tambahnya.

Namun, Harmonis juga melihat penunjukan pengurus DPP tidak bijak. Sebab, masih segar dalam ingatan masyarakat kesalahan yang pernah dilakukan para pengurus DPP tersebut. Menurut dia, seharusnya bila nama-nama tersebut memiliki kapabilitas Golkar harus bersabar satu-dua pemilu untuk kembali menunjuk nama-nama orang yang pernah bermasalah tersebut.

"Biar bagaimanapun, tembakannya 2019. Nanti (jadi) bulan-bulanan partai lain, mungkin Golkar siap dengan segala konsekuensinya," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika