REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) tidak bisa memboikot penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Ya mana bisa boikot, yang menyelenggarakan Pilkada kan KPU DKI Jakarta. Itu bukan ancaman boikot Pilkada, saya menerjemahkan itu lebih tepanya ngancem. Mereka (Pengurus RT/ RW) ngancem kita gak mau pilih lu (Ahok), itu lebih tepatnya," ujarnya di Balai Kota DKI, Jumat (27/5).

Ahok curiga bahwa ancaman pengurus RT dan RW yang disampaikan ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, bertendensi politis. Sebab menurutnya seharusnya RT dan RW menyampaikan secara langsung kepadanya, bukan memilih melaporkan ke DPRD. Seharusnya jika pengurus RT dan RW tak suka dengan cara kerjanya, mereka bisa memilih mundur.

"Ya memang dong (ada unsur politik). Kalau kamu gak politis, kalau kamu gak demen. Misalnya saya kerja disini, saya musti masuk pagi, kayaknya gaji gak sesuai nih. Ya berhenti dong. Jangan nyalon dong. Kalau demen ya demen kerja aja," ujar mantan Wagub DKI tersebut.

Sebelumnya, puluhan pengurus RT/RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Ancaman tersebut muncul setelah Ahok mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi Ketua RT/RW. Gaji tersebut nantinya akan ditentukan berdasarkan laporan Qlue.

"Kami lagi dorong wajib lapor Qlue, jadi uang operasioanalnya dari situ, Rp10 ribu per laporan," kata Ahok sebelumnya.

Qlue merupakan aplikasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI. Aduan tersebut bisa lewat tulisan ataupun foto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika