REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA — Partai Golkar belum merilis kepengurusan baru hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Dari daftar yang sudah beredar, sejumlah nama dinilai pernah bermasalah dengan hukum dan etika kesusilaan.

Tokoh Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kalau daftar kepengurusan yang bocor tersebut benar, Golkar akan kesulitan untuk mengembalikan citra positif partai. Sebab, harus diakui, Ketua Umum Golkar, Setya Novanto juga merupakan sosok bermasalah.

“Pengurus bermasalah semakin membebani pemulihan citra Golkar,” ujar Doli pada Republika.co.id Jumat (27/5).

Doli menambahkan, penyusunan nama kepengurusan memang menjadi hak dari formatur yang sudah dibentuk dari hasil munaslub. Seluruh pihak di Golkar selain formatur tidak memiliki hak untuk melayangkan protes atas kepengurusan yang akan disusun.

Pihak lain diluar formatur Partai Golkar hanya dapat memberikan saran dan pandangan. Padahal, kepengurusan Golkar masa jabatan 2016-2019 ini memiliki tugas berat untuk mengembalikan citra positif partai agar terdongkrak di pemilihan legislatif 2019 nanti.

Selain memiiki tugas mengembalikan citra positif partai, pengurus juga harus mampu melawan isu negatif soal profil Ketua Umum Setya Novanto. Jadi, seharusnya susunan kepengurusan dibentuk dengan memenuhi unsur rekonsiliatif, berdasarkan kapasitas dengan memenuhi unsur PDLT serta diisi oleh kader muda potensial.

Namun, Doli masih berprasangka positif daftar kepengurusan yang beredar belum final. Selama belum diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum Setya Novanto, maka kepengurusan dapat berubah sewaktu-waktu. Semua pihak sedang menunggu susunan kepengurusan yang dibuat oleh formatur Partai Golkar.

“Kita baru bisa memastikan susunan DPP yang baru tentu setelah ditandatangani oleh formatur dan diumumkan resmi oleh Ketua Umum terpilih,” tegas dia.

Baca juga, Kemenangan Setya Novanto Disebut Sebagai Kebangkitan Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika