REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tertangkap tangannya dua hakim oleh KPK dinilai tidak hanya mencoreng lembaga peradilan di Indonesia, tetapi juga meruntuhkan kewibawaan hukum Indonesia. Hal itu juga kembali menurunkan kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan Indonesia, sebagaimana pandangan Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar F Mas'udi.

"Ketika penegakkan hukum ini bisa ditawar dengan suap atau korupsi, kewibawaan hukum ini hancur," kata Masdar di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (27/5).

Ia pun menilai sudah selayaknya para penegak hukum tersebut dihukum lebih berat. Hal ini dirasa cukup adil lantaran aparat penegak hukum adalah orang yang semestinya lebih sadar hukum.

"Harus dihukum berlipat menurut saya, karena dia pejabat hukum peradilan, dia layak dihukum lebih dari masyarakat umum," kata dia.

Selain itu juga, ia menekankan pembinaan akhlak dan karakter terhadap aparat penegak hukum. Hal ini penting, karena pernyimpangan ini terjadi tak lain karena merosotnya karakter dan mentalitas aparat penegak hukum.

"Kembali pada proses pembentukan karakter, bagaimana menciptakan pribadi yang bisa kontrol diri sendiri, jangankan hakim, diri sendiri aja mestinya bisa kontrol diri sendiri, agar tidak merugikan pihak lain," kata Masdar.

Karena itu, penting dalam hal ini Mahkamah Agung untuk meningkatkan pembinaan yang dimaksud tersebut. "Faktanya masih banyak penyimpangan begini. Jadi kalau dikatakan optimal, harus ditingkatkan lagi. Karena yang dilihat rakyat kan fakta di lapangan, bukan klaimnya kalau sudah maksimal," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika