REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat harus sangat berhati-hati menanggapi susunan daftar kepengurusan Partai Golkar yang beredar di media sosial saat ini. Pasalnya daftar tersebut tidak jelas dari mana sumbernya.
Publik baru bisa memastikan susunan dewan pimpinan pusat (DPP) yang baru tentu setelah ditanda tangani oleh formatur dan diumumkan resmi oleh ketua umum terpilih.
"Namun apabila nanti akhirnya susunan yang resmi ternyata sama dengan yang beredar sekarang tentu kita semua sangat menyayangkan," ujar inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia kepada Republika.co.id.
Semua pihak bersyukur bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai puncak penyelesaian konflik di dalam tubuh Golkar sudah telaksana dengan cukup baik. Dari perspektif proses pelaksanaannya, Munaslub berjalan cukup baik dan demokratis.
Namun masih ada berberapa catatan yang harus menjadi koreksi ke depan. Misalnya masih adanya permainan politik uang dan intimidasi kekuasaan. Doli mengatakan tidak selamanya proses yang demokratis itu menghasilkan pilihan yang ideal. Tapi apapun proses itu semua sudah dilalui dan harus dihormati.
"Namun, dengan catatan proses tersebut dan pilihan yang tidak ideal itu, seharusnya dapat mulai di-recovery dengan penyusunan kepengurusan yang baik. "Kita harus jujur, bahwa ketua umum terpilih, Setya Novanto, selama ini adalah figur yang dianggap punya indikasi masalah hukum," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika