REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Citra Partai Golkar yang belakangan ini berada dalam situasi konflik tidaklah baik di mata publik. Artinya banyak sekali tugas kepengurusan baru ke depannya, terutama dalam memulihkan citra  partai sekaligus mengantisipasi serangan negatif terhadap Ketua Umum Setya Novanto.

"Oleh karena sebaiknya kepengurusan yg disusun jangan lagi justru menambah beban baru bagi partai," kata inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada Republika.co.id.

Seharusnya, kata dia, kepengurusan yang baru paling tidak mencerminkan beberapa hal. Pertama harus benar-bener memenuhi unsur rekonsiliasi, artinya mewakili semua faksi yang ada selama ini.

Kedua, disusun berdasarkan merit system yang dilihat dari kapasitas, kemampuan, the right man on the right place, serta tentu memenuhi aspek prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela (PDLT).

"Jadi janganlah menempatkan kader yang pernah, sedang, dan akan berpotensi punya masalah hukum dan kasus moral (asusila) di masyarakat," kata Doli.

Ketiga, sudah seharusnya wajah dewan pengurus pusat (DPP) diisi oleh kader-kader muda potensial, tidak lagi diisi kader yangg sudah pernah tiga, empat atau bahkan ada yang 5 periode ikut dipimpin oleh ketua umum berbeda sebelumnya.

Apalagi dalam hasil Munaslub kemarin sudah dibentuk tiga dewan baru, dewan pembina, dewan kehormatan, dan dewan pakar yang bisa diisi oleh kader-kader senior untuk tetap Tut Wuri Handayani bagi partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika