Ahad 29 May 2016 18:49 WIB

Jatim Deklarasikan Bersih Prostitusi

Rep: Binti Sholikah/ Red: Achmad Syalaby
Gubernur Jatim Soekarwo.
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Gubernur Jatim Soekarwo.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan sebagai daerah bersih dari prostitusi. Menyusul Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mendeklarasikan penutupan lokalisasi prostitusi terakhir di Jatim yakni di Kota Mojokerto pada Ahad (29/5).

Deklarasi tersebut dilakukan Gubernur Jatim saat menghadiri Dzikir Akbar dalam Peringatan Hari Jadi ke-98 Kota Mojokerto sekaligus Deklarasi Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Bersih Prostitusi, di depan Balai Kota Mojokerto.

“Pada hari ini dengan deklarasi Kota Mojokerto bersih dari prostitusi, merupakan deklarasi penutupan lokalisasi terakhir di Jawa Timur. Dengan demikian dapat dinyatakan Provinsi Jawa Timur bersih dari prostitusi,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, melalui siaran pers.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada forum pimpinan daerah, para ulama, tokoh agama, IDAI (Ikatan Dai Area Lokalisasi), para pengusaha hotel, para pemilik usaha kos-kosan serta masyarakat umum yang telah sepakat dan bertekad secara bersama-sama untuk mendeklarasikan Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur bersih dari prostitusi.

“Inilah wujud implementasi kegotongroyongan dan keguyuban para ulama, umaro dan masyarakat Jawa Timur dalam rangka amar maruf nahi mungkar, menyelesaikan permasalahan kemaksiatan secara humanis dan penuh kedamaian,” ungkapnya.

Menindaklanjuti penutupan lokalisasi prostitusi di Mojokerto tersebut, Pakde Karwo berpesan kepada wali kota dan warga Mojokerto untuk ikut mengawasi peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Menurut dia, hampir seluruh kejahatan dimulai dengan minuman keras.

Selain itu, dia menekankan pentingnya penanganan pasca deklarasi dan pengawasan intensif agar tidak terjadi atau bermunculan wisma dan warung remang-remang baru yang dapat menumbuhkan prostitusi gaya baru.

Untuk itu, dia berharap agar para ulama, umaro, aparat POLRI/TNI, SKPD terkait dan masyarakat meningkatkan pengawasan sesuai perannya masing-masing. DPRD sebagai wakil rakyat juga diminta ikut mengawasi upaya dan aspirasi masyarakat untuk membersihkan daerah dari kegiatan prostitusi.

Menurut Pakde Karwo, permasalahan prostitusi menjadi masalah patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangannya sangat sulit serta memerlukan biaya yang besar. “Namun kita tidak pernah menyerah dan putus asa demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement