REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto merangkul semua pesaingnya saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam kepengurusan Partai Golkar periode 2016-2019.
Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengklaim jika susunan kepengurusan Golkar yang baru sebagai kepengurusan rekonsiliatif, karena kepengurusan ini mengakomodir seluruh pihak di Golkar.
Meskipun mengakomodasi seluruh pihak di Golkar, namun jumlah kepengurusan yang dibentuk berkurang dari kepengurusan periode lalu.
"Jumlah kepengurusan DPP 247 orang, berkurang 121 dari periode lalu," ujar Nurdin di DPP Partai Golkar, Senin (30/5).
Nurdin melanjutkan tim formatur butuh waktu sekitar 7 hari untuk memilih nama-nama kader yang akan dimasukkan ke dalam kepengurusan dari 1717 kader Golkar. Padahal, target waktu yang diberikan pada tim formatur adalah 15 hari.
Nurdin mengatakan, pihaknya menyusun seluruh kepengurusan ini dengan dasar rekonsiliatif sesuai tujuan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, tim formatur tetap memilih kader yang mampu diajak kerjasama dengan Ketua Umum.
"Kriterianya adalah yang dapat bekerjasama dengan Ketum," ucapnya.
Saat membaca susunan kepengurusan, calon ketua umum yang menjadi lawan Setya Novanto masuk di kepengurusan. Misalnya, Ade Komaruddin menjadi Wakil Ketua I Dewan Pembina.
Kemudian Priyo Budi Santoso anggota Dewan Pembina, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Bidang Perekonomian, Mahyudin sebagai Anggota Dewan Pakar.
Sementar aAziz Syamsuddin sebagai Ketua Bidang Otonomi Daerah, dan Indra Bambang Utoyo sebagai Ketua Bidang Pertahanan Keamanan.