REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Guspiabri Sumowigeno melihat Golkar yang tetap menjadikan orang-orang bermasalah masuk dalam kepengurusan sebagai kesalahan manuver politik. Menurut dia, usaha memperbaiki citra Golkar menjadi lebih baik akan jauh lebih sulit dengan adanya nama-nama yang pernah bermasalah dengan hukum tersebut.

"Ada Setyo Novanto dengan kasus pencatutan nama Presiden, Nurdin Halid juga pernah punya kasus," katanya di Jakarta, Senin (30/5).

Ia berpendapat, ada agenda setting yang membuat Golkar cukup menjadi partai menengah. Karena orang-orang bermasalah ini dapat diproses hukum sewaktu-waktu.

Guspiabri mengatakan ada seperti ada kesengajaan menempatkan orang-orang bermasalah dalam kepengurusan Partai Golkar. "Mungkin ada harapan walaupun mereka diproses hukum tapi sudah masuk ke pengurusan," ucap dia.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyantumkan dua nama kader "bermasalah" yang masuk dalam struktur kepengurusan. Keduanya adalah Fahd El Fouz Arafiq dan Sigit Haryo Wibisono.

Fahd El Fouz Arafiq pernah mendekam di penjara karena divonis bersalah dalam kasus korupsi Alquran. Dalam kepengurusan baru, Fahd dipercaya menjabat ketua bidang pemuda dan olahraga. Sementara, Sigit Haryo Wibisono, yang pernah menjadi terpidana kasus pembunuhan terhadap Dirut PT Rajawali Putrabanjaran Nasrudin Zulkarnain, dipercaya sebagai ketua bidang pemenangan pemilu Jawa III.

Guspiabri mengatakan manuver seperti akomodasi semua faksi internal tidak akan banyak membantu Golkar memperbaiki citra mereka pada Pemilu yang akan dapat. Karena menurut Guspiabri buruknya catatan hukum pengurus Partai Golkar akan lebih diingat oleh masyarakat.

"Saya melihat jangan-jangan Golkar masuk jebakan yang dimunculkan tapi mereka tidak sadar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika