REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk menilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Setya Novanto membutuhkan pengurus yang loyal dan bisa bekerja sama untuk memastikan roda partai bisa berjalan baik.
"Saya melihat yang diangkat menjadi pengurus Partai Golkar itu teman-teman yang setia, yang loyal dengan Setya Novanto. Tentu juga mereka yang memiliki dana untuk membantu keuangan partai," katanya di Jakarta, Selasa (31/5).
Hamdi melanjutkan, Setya Novanto bisa jadi membutuhkan orang-orang seperti itu karena merasa sudah dekat, loyal dan secara ekonomi bisa membantu keuangan partai.
Ia mengatakan, setelah susunan nama pengurus Partai Golkar beredar di media massa, memang muncul kritik dari publik karena ada nama yang bermasalah secara hukum dan etika. Bahkan publik turut menghakimi bahwa citra Partai Golkar akan hancur ke depannya.
"Bagi saya, soal citra bukan sesuatu yang krusial banget, karena itu bisa berubah. Dan tuduhan bahwa dampak citra Partai Golkar akan hancur juga harus bisa dibuktikan, apakah betul perolehan suara Partai Golkar pada pemilu mendatang akan melorot. Kita juga tidak tahu. Bisa jadi sebaliknya," jelasnya.
Menurut Hamdi, saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membutuhkan tim yang solid dan loyal, sehingga tidak masalah jika ia mengangkat teman dekat yang setia, yang juga mau membantu kebutuhan operasional partai.
Sementara itu, tambahnya, menanggapi tudingan miring dari publik, Novanto memastikan telah memilih kepengurusan secara hati-hati. Bahkan, tambah Hamdi, telah mendengar berbagai masukan untuk jajaran pembantunya di partai beringin tersebut.
Sebelumnya Ketum DPP PG Setya Novanto telah mengumumkan susunan kepengurusan yang dinilai publik sangat kontroversial karena memunculkan nama-nama yang tidak disambut masyarakat.
Setya Novanto menamakan kepengurusan baru partai beringin sebagai kepengurusan Akselerasi Kerja yang diisi oleh 247 kader pilihan.
Nama kepengurusan akselerasi kerja dipilih, kata Novanto, karena periode kepengurusan ini hanya sekitar tiga tahun dari 2016-2019, sehingga diharapkan para pengurus bisa bekerja dengan cepat dan terakselerasi menuju Pilkada serentak dan Pemilu 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika