Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadhan 2016, Ini Strategi Pemerintah

Rep: Sonia Fitri/ Red: Agung Sasongko

Rabu 01 Jun 2016 00:17 WIB

Sembako Foto: Republika/Aditya Pradana Putra Sembako

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga menteri Jokowi menggelar rapat perdana koordinasi pengendalian harga pangan jelang Ramadhan 2016, Selasa (31/5). Ketiga menteri terkait yakni Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Di antara hasil rapat tersebut yakni akan mengandalkan Operasi Pasar (OP) dalam agenda pengendalian harga. "OP akan dilakukan oleh BUMN atau ditugaskan ke swasta," kata Mentan Amran dalam konferensi pers seusai rapat. Mekanisme OP sedapat mungkin dilakukan dengan tidak mematikan aktivitas pedagang kecil di pasar tradisional. 

Nantinya, pedagang kecil dapat memasok bahan pangan melalui distributor dengan harga murah dari harga pasar. OP, lanjut dia, akan efektif memperpendek jalur distribusi pangan serta memberikan akses harga yang murah kepada masyarakat. 

Secara historis, kata dia, Indonesia menghadapi masalah lonjakan harga pangan setiap tahun jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Karena itulah saat ini pemerintah berupaya melakukan langkah antisipatif dalam menjaga kesiapan pasok dan menjaga harga bapok selama Puasa dan Lebaran 2016. Semua lembaga pemerintah terkait pangan mesti sinergi dan koordinatif melakukan upaya sesuai kewenangan masing-masing.

Dari sisi Kementan, Amran konsisten menyebut pasokan pangan cukup. Namun, selisih harga beli petani dengan harga jual di pedagang terlampau jauh terutama di komoditas bawang merah, beras, gula dan daging sapi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah akan meningkatkan pengawasan untuk menghindari spekulasi.

Selain memperhatikan harga, dilakukan pula pengawasan terhadap penjualan produk pangan yang tidak memenuhi kesehatan dan keamanan konsumen. "Kita ingin masyarakat berpuasa dengan aman dan nyaman," tuturnya. Upaya pasokan juga sejauh mungkin akan dimobilisasi dan didekatkan dari hasil produksi petani dan peternak ke pasar. 

Sementara, produk impor diupayakan tidak menekan harga karena pengaturan pengeluarannya di tangan BUMN. Pengawasan juga meliputi pemantauan langsung ke pasar secara terkoordinasi.

 

 

 

Terpopuler