REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Rencana pemerintah pusat untuk merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) menuai tanggapan beragam. Seorang PNS di Pemerintah Kota Malang M. Nur Widianto, memandang rencana ini sebagai cambukan kepada seluruh aparat sipil negara (ASN). 

Menurut pria yang menjadi PNS sejak 1995 ini, rencana pemangkasan jumlah PNS sempat membuat ia dan rekan-rekan seprofesinya khawatir. Di sisi lain, ia memandang rasionalisasi sebagai motivasi bagi para PNS agar lebih meningkatkan kinerjanya. 

Widianto yakin pemerintah tak hanya mempertimbangkan masa kerja dalam memangkas jumlah PNS. Ia berharap pemerintah juga menyeleksi para PNS sesuai kinerja dan kebutuhan. "Dalam rasionalisasi terselip pesan agar ASN mampu meningkatkan kapabilitas dan profesionalitasnya," ujarnya saat ditemui Kamis (2/6) di Malang, Jawa Timur.

Dengan demikian, para PNS yang telah bekerja dan memberi kontribusi signifikan tak perlu ketar-ketir menghadapi rasionalisasi. Konteks rasionalisasi harus dilakukan berdasarkan seleksi kinerja atau mengamputasi ASN yang tidak mampu mengikuti dinamika. 

Pria yang sehari-hari bertugas di bagian humas ini mengungkapkan rasionalisasi bisa menjadi solusi tepat memperbaiki citra pembinaan di lingkungan PNS. "Selama ini pembinaan kepada ASN kesannya hanya dipindahtugaskan, kadang tidak menjadi solusi tetapi malah menjadi beban bagi SKPD penerima," jelasnya. 

(Baca: Ini Ciri PNS yang akan Dipensiunkan Pemerintah).

Selasa (31/5) lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait rasionalisasi PNS. Menurut Wapres saat ini jumlah pegawai dan organisasi sudah gemuk. Ditargetkan dalam delapan tahun ke depan jumlah pegawai dan organisasi akan lebih ramping dan efisien. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika