REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdy mengatakan pihaknya kecewa karena tak bisa bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aksi unjuk rasa Kamis (2/6) kemarin.
Rusdy mengatakan, ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Rumah Rakyat Indonesia (RRI) mendatangi KPK untuk memastikan agar lembaga itu serius dalam menuntaskan dugaan korupsi yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti RS Sumber Waras, Reklamasi, dan dana CSR.
"Tapi kami kecewa, buruh yang datang dari berbagai penjuru Jakarta, Bekasi dan Tangerang, malah dihalau dengan berbagai macam alasan dan diarahkan ke gedung KPK baru yang kosong melompong hanya ada tuyul dan genderuwo. Padahal kita menghadap ke KPK agar kasus ini jangan semakin tidak jelas," tegasnya.
Rusdy melanjutkan, ribuan buruh yang demo tersebut menuntut agar KPK bertindak tegas. Sebab, kata dia, KPK merupakan salah satu lembaga yang masih dipercaya masyarakat untuk mengurusi kasus-kasus korupsi. Buruh juga meminta KPK untuk tidak pilih kasih, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
"Jangan asal tangkap tapi bandar korupsi didiamkan saja. Kami mendesak hari ini KPK menangkap Ahok, termasuk asisten pribadi bernama Suni dan Agung Podomoro itu. Mereka ini kemana? Biasanya KPK cepat, biasanya kalau abis meriksa, KPK langsung melakukan penangkapan, dan penahanan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika