REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyadari permasalahan pangan nasional yang kerap tersandung infrastruktur pascapanen. Karenanya pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha, ermasuk koperasi agar menjadi bagian yang membangun infrastruktur tersebut.
"Kita ada prioritas kedaulatan pangan, yakni distribusi, menyiapkan pasokan sendiri, akan sangat mendukung kalau koperasi bisa jadi pendukung utamanya," kata dia, Jumat (3/6).
Termasuk Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) yang dinilai telah sangat mengetahui soal permasalahan pangan dan strategi solusinya. Selain menjadi calon konglomerat infrastruktur, para anggota Kopelinfo diharapkannya juga dapat menjadi konglomerat pangan.
Ia lantas menyebut permasalahan tingginya harga daging sapi. Anggota dan pengurus Kopelindo dapat mengambil bagian sebagai pemasok atau distributor pangan sehingga jarak antara produk petani dan konsumen menjadi semakin dekat. Bahkan Kopelindo berpeluang memiliki bisnis peternakan.
Kawasan NTB dan NTT bisa menjadi sasaran tempat usaha sekaligus sarana membantu perekonomian daerah setempat. "Apalagi Bulog, itu, kalau harga naik, Bulog yang pertama kali disalahkan," katanya. Makanya infrastruktur pangan harus kuat didukung oleh anggota Kopelindo.