REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perolehan lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bagi semua ekspor produk kayu Indonesia ke 28 negara di Uni Eropa masih bersifat informal. Secara resmi, lisensi ini akan berlaku mulai Desember.
Staf Ahli Menteri LHK Agus Justianto mengatakan selama periode sebelum Lisensi FLEGT operasional, Otoritas Berwenang dan operator kayu di 28 negara anggota Uni Eropa akan bersiap menerima ekspor produk kayu berlisensi FLEGT dari Indonesia.
"Otoritas Berwenang bertanggung jawab menerapkan Regulasi Kayu Uni Eropa itu," ujarnya, Jumat (3/6).
Otoritas sekaligus juga melarang peredaran kayu ilegal di pasar Eropa. Dalam memproses penerapan lisensi FLEGT, wakil-wakil Indonesia dan Uni Eropa telah bertemu di Brussels pada 18 Mei 2016. Pertemuan dibungkus dalam Joint Implementation Comittee (JIC) yang bertujuan menjamin legalitas ekspor produk kayu Indonesia berlisensi secara resmi.
JIC membahas ekspor produk kayu Indonesia selama masa transisi sebelum pemberlakuan Lisensi FLEGT. Uni Eropa sepakat menginformasikan kepada Otoritas Berwenang di negara anggota Uni Eropa bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan kayu legal dan akan menjadi negara pertama yang menerapkan Lisensi FLEGT. Artinya, Otoritas Berwenang dapat mempertimbangkan kemajuan Indonesia dalam masa transisi serta memberi kelonggaran pemeriksaan kayu legal.
Direktur Jenderal Lingkungan Hidup Komisi Eropa sekaligus Ko-Ketua JIC Daniel Calleja-Crespo menyebut Uni Eropa telah membangun sistem lisensi yang akan melindungi hutan Indonesia. "Lisensi ini juga menjamin konsumen di Uni Eropa tentang legalitas dan kelestarian produk kayu yang diekspor dari Indonesia," katanya.
Ia menegaskan, jaminan pemberlakuan lisensi FLEGT hsrus terus diupayakan sehingga berjalan efektif. Strateginya yakni menerapkan monitoring yang kuat dan perbaikan sistem yang berkesinambungan. Daniel berharap negara lainnya akan mengikuti teladan yang dijalankan Indonesia tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika