REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat menilai apabila permasalah bengkaknya anggaran belanja pegawai maka yang harus dilakukan adalah evaluasi struktur organisasi. Ini dianggap lebih baik daripada harus mengurangi jumlah pegawai.
Tumpak menilai, resahnya Menpan RB, Yuddy Chrisnandi terkait bengkaknya plot anggaran belanja pegawai mestinya disikapi dengan mengevaluasi struktur organisasi. Mengurangi jumlah pegawai tak menyelesaikan masalah, selain karena memang sampai saat ini negara masih membutuhkan pegawai. Pengurangan pegawai malah akan berdampak pada pegawai kecil.
Tumpak mengatakan, mestinya Menpan RB mengevaluasi dan mengkaji struktur organisasi. Tumpak melihat, biaya tunjangan dan biaya eselon satu dan dua lebih menguras anggaran ketimbang membiayai pegawai yang mempunyai gaji kecil.
"Kalau mau efisiensi, lebih efektif misalkan berapa jumlah eselon satu dan dua dalam sebuah kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Memang perlu segitu atau enggak?," ujar Tumpak saat dihubungi Republika.co.id, Senin (6/6).
Tumpak memisalkan, dalam sebuah kementerian saja ada yang memiliki Deputi SDM, Deputi Arsip, dan Deputi Pengawasan. Hal ini dinilai tumpak tak perlu, sebab BKN sendiri saja sudah memiliki ribuan personil yang bisa menangani tugas Deputi SDM. Sedangkan Deputi pengawasan sudah dihandle oleh Badan Pengawas Kepegawaian.
"Biaya untuk para eselon satu dan dua ini yang lebih banyak menguras anggaran daripada harus memangkas anggaran pegawai yang kecil," ujar Tumpak.
Sebab, menurut Tumpak untuk membiyayi eselon satu dan dua saja, negara harus mengeluarkan uang minimal 200 juta untuk tunjangan dan fasilitas. Padahal ada sekitar 600 instansi di negara ini.
Maka, Tumpak berfikir yang lebih baik daripada mengurangi jumlah pegawai yang ada di daerah dan pegawai kecil, lebih baik mengurangi jumlah tunjangan dan kelebihan jabatan. "Evaluasi saja dulu organisasinya. Misalkan satu instasi mengurangi satu eselon satu atau dua. Maka penghematan anggaran jauh lebih besar dibanding harus memangkas ribuan pegawai kecil," ujar Tumpak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika