REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan tak sepakat dengan wacana pangkas satu juta PNS dengan dalih rasionalisasi oleh pemerintah. Ia khawatir, wacana ini justru akan menjadi objek politisasi.

"Saya khawatir akan dijadikan objek politisasi. Bukan yang berkinerja buruk yang diberhentikan, melainkan yang tidak nurut atasan atau yang tidak mau memahami keinginan atasan, kan semakin repot," kata Arteria di Jakarta, Selasa (7/6).

Selain itu, wacana ini juga dapat memberikan dampak sosial bagi para PNS. Menurut dia, penerapan rasionalisasi dapat menimbulkan rasa kecurigaan dan keresahan antar pegawai negeri sipil. Tak hanya itu, para PNS juga dikhawatirkan dapat melakukan segala cara agar terhindar dari kebijakan rasionalisasi.

Lebih lanjut, untuk menjalankan wacana rasionalisasi ini dibutuhkan sistem, metode, serta proses verifikasi dan seleksi. Proses inipun dibutuhkan waktu dan biaya yang tinggi yang justru bertentangan dengan tujuan pemerintah yakni untuk menghemat anggaran negara.

Arteria menilai, seharusnya KemenPan-RB bertugas membina para pegawai yang dinilai tak produktif. "Bukan dengan membinasakan seperti program rasionalisasi. Kalau alasannya efisiensi, memangnya biaya verifikasi, buat sistem penilaian kinerja, evaluasi itu butuh waktu, butuh sistem dan sumber daya manusia yang harus dibayar dan butuh pendanaaan yang tidak sedikit," jelas dia.

Menurut dia, jika wacana rasionalisasi ini tetap diterapkan, maka justru akan menimbulkan kegoncangan di tanah air. Sebab, di sejumlah daerah lainnya pun tercatat masih mengalami kekurangan tenaga PNS. Ia meminta agar KemenPan-RB mengkaji kembali dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika