REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi tetap yakin rasionalisasi jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) diperlukan. Dia mengatakan, pengurangan jumlah PNS harus dilakukan jika Indonesia tidak ingin bangkrut karena harus membayar gaji pegawai yang sangat besar.

Yuddy menjelaskan, belanja pegawai mengambil porsi 33,8 persen dari APBN. Bahkan, menurut dia, anggaran pegawai di beberapa daerah bahkan ada yang melebihi 50 persen. Dia berpendapat, banyaknya jumlah PNS sudah sangat membebani anggaran nasional. Jika tidak dikendalikan, hal ini akan menjadi bom waktu karena anggaran akan terus membengkak.

"Beberapa kegagalan negara Eropa, seperti Yunani saja, dia kan tidak mampu membayar anggaran pegawainya sampai sedemikian rupa. Kita tidak ingin pemerintah suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang besar," kata Yuddy, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6).

(Baca juga: Presiden Tegaskan tidak Ada 'Pemecatan' PNS)

Dia sendiri menawarkan konsep rasionalisasi jumlah PNS secara bertahap sampai 2019. Pada 2019 nanti, Yuddy memperkirakan jumlah PNS tersisa 4 juta orang. Jumlah tersebut berkurang 500 ribu karena setiap tahunnya ada sekitar 120 ribu PNS yang pensiun.

"Kalau ada 4 juta, dirasionalkan 500 ribu orang, berarti tersisa 3,5 juta orang," ucapnya.

Yuddy menyatakan akan segera menyampaikan program rasionalisasi tersebut kepada presiden. Ia berharap gagasannya disetujui dan dapat segera dibahas dalam rapat terbatas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika