REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan Dusak mengatakan sistem remisi online ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi pergerakan mafia remisi. Ia mengatakan, Agustus ini diharapkan semua Kanwil Kumham yang ada di kota kota besar sudah bisa melaunching sistem remisi online ini.

Dusak mengatakan, salah satu pemicu konflik yang ada di dalam lapas adalah perbedaan pendapatan remisi dari setiap napi. Perbedaan ini ditimbulkan, karena selama ini ada oknum oknum yang memang sengaja memperjual belikan remisi ini. Padahal, menurut Dusak, di dalam PP Tentang Remisi pasal 14 setiap napi memiliki hak yang sama untuk remisi.

"Kadang yang membuat mereka jadi berbeda adalah menyangkut masalah pemberian pengurangan hukuman. Hak nya sama, disini kita bikit sedikit berbeda dengan aturannya," ujar Dusak, Selasa (7/6).

Dusak mengatakan, Kumham sepakat untuk kasus kasus tertentu harus dibikin jera. Namun, ia kembali pada kata jera itu sendiri yang berarti konsep pemenjaraan. Menurut dia, setiap orang memiliki harapan untuk berubah, maka menjadi tugas Lapas untuk bisa membina mereka.