REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai Indonesia tidak mungkin memblokir Google dan Youtube. Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang meminta pemerintah memblokir Google dan Youtube. Alasannya, kedua situs itu menjadi pintu akses konten pornografi dan kekerasan.
"Secara natural karena Indonesia menjadi bagian dari dunia maka kita tidak bisa (memblokir Google dan Youtube) kecuali Indonesia menjadi negara sendiri atau terpisah dari dunia," katanya, Rabu (8/6).
Rudiantara mengatakan, Kemenkominfo akan berupaya lebih efektif memblokir situs-situs porno, perjudian, dan situs yang menampilkan ujaran kebencian.
"Kalau memblokir situs pornografi jelas aturannya dalam UU (UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi--Red)," ujarnya.
Ia juga menjelaskan penyebab situs porno tak pernah bisa hilang atau sukses diblokir. Menurut dia, di negara lain, pornografi telah menjadi industri yang secara gencar dipromosikan.
"Negara lain justru menjadikannya (pornografi) sebagai industri, bahkan komersial sehingga selalu mempromosikan dirinya. Kita blokir lima situs, nanti muncul 100," ujarnya.
Mengenai usulan pemblokiran Google dan Youtube, ia pun sudah menghubungi Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie untuk memperjelas permintaan ICMI memblokir Google dan Youtube. Hasilnya, ICMI pun memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah tentang pornografi di media sosial maupun di dunia internet.
"Artinya sama-sama concern. Pemerintah terus mengefektifkan upaya pemblokiran pornografi. ICMI juga berpandangan bahwa di era kebebasan informasi dewasa ini Indonesia tidak mungkin meniru Cina dengan melarang Google dan Youtube," katanya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah-ICMI sepakat bahwa semua kekuatan moral bangsa harus diefektifkan untuk mengarahkan generasi muda dan pengguna internet menentukan pilihan moral masing-masing sehingga terhindar dari konten pornografi di media sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika