REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan Indonesia perlu memiliki kalender wisata tahunan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, terutama yang berasal dari luar negeri.
"Para turis biasanya tertarik melihat kegiatan atau event. Nah, jadwalnya ini Indonesia belum punya, padahal hal ini sebenarnya sepele," ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dalam perbincangan di Jakarta, Kamis (9/6).
Hariyadi melanjutkan, kegiatan-kegiatan budaya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di waktu yang sama seharusnya bisa dimasukkan menjadi jadwal kunjungan wisata wajib bagi para turis.
Beberapa contohnya, kata dia, seperti Upacara Kasada di Bromo, Jawa Timur, yang ada sejak bertahun-tahun lalu dan pergelaran musik Jazz Gunung, juga dilaksanakan di lokasi yang sama, yang rutin digelar sejak 2009.
PHRI sendiri menilai jumlah kunjungan wisatawan luar negeri masih belum maksimal. Selain belum adanya kalender wisata yang menarik, permasalahan birokrasi imigrasi diduga menjadi penyebab lain.
"Saya pernah mendengar wisatawan Jepang yang diarahkan agar membayar visa on arrival yang seharusnya tidak perlu," tutur Hariyadi.
Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan pemerintah akan mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) akan tercapai dalam waktu tiga sampai empat tahun.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengembangkan beberapa tujuan wisata unggulan seperti Raja Ampat dan Labuan Bajo, NTT. Sebagai pendukung, pemerintah terus berupaya menyiapkan keberadaan bandara, dermaga dan kapal.