REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS Rofi Munawar meminta Pertamina melakukan inventarisasi dan menindak tegas pengelola SPBU yang melakukan pelanggaran takaran alias nakal.

"Ironisnya temuan kasus SPBU nakal tersebut diketahui dari pihak penegak hukum bukan dari PT Pertamina itu sendiri. Dengan kejadian ini Pertamina seharusnya memberikan perhatian serius dan lebih jeli lagi mengenali, memantau, dan menindak praktik-praktik kecurangan di SPBU," ujarnya, Kamis, (9/6).

Menurut Rofi kecurangan takaran merupakan praktek yang sering ditemukan di SPBU. Hal itu terjadi karena karakteristik transaksinya yang berlangsung cepat,  pengaruh psikologis antrian saat mengisi bahan bakar, juga modus kecurangan yang sangat rumit.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, ujar dia, kali ini juga ada modus yang dipakai lebih canggih yaitu menggunakan alat pengendali jarak jauh. Polisi saja memerlukan waktu sebulan untuk memantau dan menangkap tangan pelaku kejahatan ini.

Rofi menambahkan, temuan dan keluhan mengenai prilaku SPBU nakal tersebut sering terjadi. Namun selama ini penindakan belum sepenuhnya memberikan efek jera.

"Oleh karena itu kejadian ini harus jadi  catatan penting bagi Pertamina terhadap perbaikan SOP dan pengawasan seluruh SPBU. Selain itu juga sering ditemukan kurang baiknya pelayanan petugas dan antrian panjang konsumen saat mengisi BBM," kata dia.

Ia menilai SPBU nakal tersebut melakukan beragam cara untuk mengakali konsumen, baik dengan cara konvensional maupun elektronik. Misalnya dengan melubangi sedikit pipa tangki BBM sehingga BBM yang keluar dari nozzle berkurang, tidak sebanyak yang terpampang di tera meter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika