REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana melakukan perombakan terhadap jajaran pejabat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

"Karena saya masih menemukan banyaknya makam fiktif di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Makanya, mau saya rombak semua pejabatnya," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/6).

Ahok, sapaan akrab Basuki berpendapat, makam fiktif yang dimaksud adalah makam yang sudah dipasangi batu nisan, namun belum terdapat jenazah di dalamnya. "Kalau sudah begitu, pasti ada oknum yang berbuat macam-macam supaya bisa mendapatkan uang dengan cara menjual makam tersebut kepada warga yang membutuhkan. Jadi, seperti beli tanah saja," ujar Ahok.

Dia menuturkan apabila hanya mengganti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sebagian pejabat yang bersangkutan saja, dikhawatirkan praktik makam fiktif tersebut tidak akan hilang.

"Oleh karena itu, pergantian pejabat harus dilakukan di semua bidang, ganti semua pejabat disitu. Namun, sampai sekarang kami masih menunggu hasil tes yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI," ucap Ahok.

Selain perombakan pejabat yang bersangkutan, dia mengungkapkan pihaknya juga telah berupaya menghilangkan praktik jual beli makam dengan menerapkan sistem pelayanan makam secara daring.

Akan tetapi, sejak diluncurkan pertama kali pada 2015 lalu, hanya ada beberapa TPU saja yang sudah memberlakukan sistem daring tersebut. Sejumlah TPU yang menerapkan sistem itu, antara lain TPU Tegal Alur I dan II, TPU Tanah Kusir, TPU Pondok Rangon, TPU Kampung Kandang, TPU Jeruk Purut dan TPU Petamburan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika