REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencatatkan tujuh kritik terhadap pemerintah Jokowi JK saat ini. SBY mengatakan dalam catatannya, masih ada tujuh hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.

Menurut SBY, dalam situasi ekonomi, ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. SBY melihat hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata SBY, sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut juga bisa digenjot dari adanya daya beli masyarakat yang baik. "Di samping lemahnya daya beli, meskipun angka pengangguran berkurang, mencari lapangan pekerjaan juga tidak mudah ketika perusahaan-perusahaan melakukan PHK dan tidak membuka lapangan kerja baru," ujar SBY di kediamannya di Cikeas, Jumat (10/6).

Selain itu, SBY melihat persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi menurun. SBY menilai, harusnya pemerintah bisa mensiasati hal ini. "Khusus mengait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadhan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya."

SBY mengatakan, catatan dari Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontra-produktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika