Ahad 12 Jun 2016 10:11 WIB

Jokowi Diminta Buka APRM-ILO di Bali

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato disela penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 dari Ketua BKP Harry Azhar Aziz di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6). (Antara/Setpres)
Foto: Antara
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato disela penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 dari Ketua BKP Harry Azhar Aziz di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6). (Antara/Setpres)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diharapkan  dapat membuka secara resmi Asia Pacific Regional Meeting International Labour Organization (APRM - ILO) di Bali, 6-9 Desember 2016. Selain membuka perhelatan itu, Presiden  juga diharapkan bersedia menjadi pembicara kunci dengan topik Pekerjaan yang layak di masa depan.

Demikian rapat harian Asia Pasicif Group di Jenewa Swis pada Jumat (10/6). Selain itu, rapat  menetapkan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, sebagai Ketua (Chair Person). Penetapan Itu, disampaikan Direktur Regional International Labour Oganization (ILO) - Asia Pacific Group (ASPAG) Tomoko Nishimoto, pada pertemuan   ASPAG, disela-sela sidang ILO Jumat (10/6) di Jenawa lewat siaran pers dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Republika.co.id, Sabtu (11/6).

Pertemuan harian  ASPAG yang dipimpin Koordinator ASPAG 2016, DR. Visnu dari India. Agenda pertemuan ASPAG kali ini membahas dua agenda. Pertama, kasus-kasus penting perburuhan yang pembahasannya mengalami penundaan di Committee of Application Standard (CAS). Kedua, persiapan APRM di Bali.

Dalam pertemuan Bali akan ada sesi khusus membahas tentang perekrutan yang aman dan transparan (save and fair) pada sistem migrasi serta peningkatan keterampilan bagi para pekerja untuk masa depan yang lebih baik. Panelis dalam sesi ini diharapkan melibatkan expert dari Abu Dhabi Dialoque, Colombo Process, dan GFMD (Global Forum on Migration Development). Partisipasi  panelis wanita sangat diharapkan dalam pertemuan tersebut.

APRM Bali akan menghasilkan Bali Declaration yang bersifat  non binding (tidak mengikat) di antara peserta APRM yang terkait dengan  impelementasi future decent work, serta kaitannya dengan SDG. Draf Deklarasi Bali akan dibahas dalam pertemuan ILO Governing Body meeting pada bulan November 2016 di Jenewa.

 

sumber : Siaran Pers
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement