REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak PT Pertamina (Persero) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengoperasikan Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) atau stasiun BBM untuk nelayan yang sudah mangkrak sejak 2012.
"Saya kasih waktu satu bulan agar pihak pertamina NTT sudah mulai mengoperasikan SPDN tersebut. Artinya pada 12 Juli nanti sudah beroperasi," katanya kepada Branch Manajer Pertamina wilayah NTT Hardiyanto Tato di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenau Kupang, Ahad.
Hal ini disampaikannya menanggapi keluhan dari sejumlah nelayan di Kota Kupang yang mengatakan sejak tahun 2012 SPDN tersebut sudah mangkrak dan para nelayan di Kota Kupang tidak pernah mengisi BBM dari SPDN tersebut.
Akibat hal tersebut para nelayan di Kota Kupang dan sekitarnya harus membeli BBM jenis solar dengan harga Rp6 ribu padahal harga solar seharusnya hanya mencapai Rp5.500.
Menteri Susi juga langsung meminta stafnya yakni Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut DKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi untuk berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina wilayah NTT untuk secepatnya mengoperasikan SPDN tersebut.
"Untuk SPDN nanti biar Pak Brahmantya saja yang akan berkoordinasi dengan Pak Tato Branch Manajer Pertamina NTT. Dan saya kasih waktu satu bulan," tegasnya.
Pantauan lapangan, mendengar ketegasan Menteri Susi para nelayan yang hadir untuk berdialog dengan Menteri langsung berteriak karena senang.
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang Abdul Wahab Sidin mengungkapkan SPDN tersebut dibangun pada 2012, namun tidak pernah berfungsi sampai saat ini.
"Kami sendiri juga tidak tahu, SPDN tersebut dibangun untuk tidak difungsikan, sehingga para nelayan harus membeli bahan bakar di tingkat eceran dengan harga yang mahal," ujarnya.
Ia mengatakan biaya operasional yang dikeluarkan nelayan jelas lebih besar untuk mendapatkan bahan bakar dari penjual eceran ketimbang mendapatkan langsung dari SPDN.
Satu kapal nelayan, lanjutnya, harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk mendapatkan bahan bakar saat hendak melaut.
"Satu kapal biasanya butuh dua drum dengan harga per drum mencapai Rp1,3 juta, jadi sekali jalan Rp2,6 juta," katanya mencontohkan.
Ia mengharapkan agar dengan kedatangan Menteri Susi tersebut semua permasalahan nelayan di NTT bisa teratasi dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika