REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan banyak partai oposisi yang berbalik haluan mendukung pemerintah tak membuat pengawasan pada pemerintah menjadi lemah.
Ia mengatakan Indonesia tak menganut sistem partai berkuasa dan oposisi. Apalagi kenyataan di parlemen membuktikan partai yang berada di barisan pemerintah pun tak selalu mendukung kebijakan pemerintah.
"Tidak jarang anggota DPR dari PDI Perjuangan lebih keras dari partai yang tidak di pemerintahan, seperti beberapa waktu lalu pak Effendy Simbolon mengkritisi kebijakan reshuffle, dia 'kan keras," kata Hidayat, Ahad (12/6).
Ia pun menegaskan sebagai penjaga pelaksanaan demokrasi, legislatif sudah seharusnya memiliki sifat kritis di posisi apa pun.
"Kita harus bisa membangun demokrasi yang lebih berkualitas agar masyarakat semakin percaya dengan demokrasi. Kalau masyarakat sudah tidak percaya demokrasi bahaya, ujung-ujungnya bisa anarkis," kata dia.
Namun, kritik yang dilemparkan tentu bukan asal-asalan melainkan harus konstruktif dan menggunakan data-data yang jelas.
"Begitu pula di pemerintah. Jangan Asal Bapak Senang saja. Mereka harus juga menjaga janji-janji kampanye yang dulu digaungkan pemerintah juga," kata mantan ketua MPR RI.
Sejumlah partai politik yang sebelumnya berada di garis oposisi, kini mulai mendekat ke kubu pemerintah. Setelah Partai Amanat Nasional, kini giliran Partai Golkar bersama Ketua Umum baru Setya Novanto yang menambatkan perahunya ke istana.
Oposisi yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih kini tinggal menyisakan PKS dan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Demokrat tetap memilih berada di tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika